本文に飛ぶ

年 〜
年

検索結果 79 件

Undang-Undang Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik : lampiran penting terkait Undang-Undang Pemilu 2019.

Undang-Undang Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik : lampiran penting terkait Undang-Undang Pemilu 2019.
紙図書
Bhuana Ilmu Populer2018.<CI4-251-16>
国立国会図書館

Undang-Undang Pemilihan Umum : Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 : dilengkapi dengan lampiran & penjelasan

Undang-Undang Pemilihan Umum : Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 : dilengkapi dengan lampiran & penjelasan
紙図書
Fokusmedia2017<CI4-251-13>
国立国会図書館

Hukum pemilu : pemilu sebagai praktek ketatanegaraan

Hukum pemilu : pemilu sebagai praktek ketatanegaraan
紙図書
Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.Gramata Publishing2014.<Y735-TS-2997>
国立国会図書館

Diagram undang-undang pemilihan : UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015, UU 10 tahun 2016 Cetakan 1.

Diagram undang-undang pemilihan : UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015, UU 10 tahun 2016 Cetakan 1.
紙図書
Ferdy Sambo, S.H., SIK, M.H., Faisal Dahlan, S.Si., M.Si.CV. Rabita2016.<Y735-TS-5786>
国立国会図書館

Undang-undang penyelenggara pemilihan umum : UU no. 15 tahun 2011

Undang-undang penyelenggara pemilihan umum : UU no. 15 tahun 2011
紙図書
dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal.Harvarindo2012.<CI4-251-11>
国立国会図書館

Peraturan Pemilu 2014 : perundangan tentang parpol+pemilu+pilpres Cetakan pertama

Peraturan Pemilu 2014 : perundangan tentang parpol+pemilu+pilpres Cetakan pertama
紙図書
Pustaka Yustisia2013<CI4-251-17>
国立国会図書館

Pilkada tidak langsung & demokrasi palsu Cetakan pertama.

Pilkada tidak langsung & demokrasi palsu Cetakan pertama.
紙図書
Hendra Budiman.Penerbit Pustaka Yustisia2015.<Y735-TS-5734>
国立国会図書館全国の図書館

Undang-Undang RI no. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD : dilengkapi kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli, penjelasan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, Keppres RI no. 7 tahun 2012 perubahan atas Keppres no. 33 tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu, tata cara pengajuan cuti bagi kepala daerah dalam melaksanakan kampanye pemilu dan permohonan izin bagi kepala daerah yang di calonkan menjadi presiden atau wakil presiden.

Undang-Undang RI no. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD : dilengkapi kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli, penjelasan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, Keppres RI no. 7 tahun 2012 perubahan atas Keppres no. 33 tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu, tata cara pengajuan cuti bagi kepala daerah dalam melaksanakan kampanye pemilu dan permohonan izin bagi kepala daerah yang di calonkan menjadi presiden atau wakil presiden.
紙図書
Cipta Media Indonesia2012<CI4-251-10>
国立国会図書館

Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI no. 8 tahun 2012) : dilengkapi dengan UU RI no. 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU RI no. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Cet. 1.

Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI no. 8 tahun 2012) : dilengkapi dengan UU RI no. 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU RI no. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Cet. 1.
紙図書
Sinar Grafika2012<CI4-251-9>
国立国会図書館

Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Cetakan pertama.

Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Cetakan pertama.
紙図書
Janedjri M. Gaffar.Konstitusi Press2013.<Y735-TS-3523>
国立国会図書館

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
紙図書
Gradien Mediatama[2011]<CI4-251-14>
国立国会図書館

Menegakkan etika penyelenggara pemilu Cetakan ke-1.

Menegakkan etika penyelenggara pemilu Cetakan ke-1.
紙図書
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.PT RajaGrafindo Persada2013.<Y735-TS-5659>
国立国会図書館

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang pemilu. Cetakan pertama.

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang pemilu. Cetakan pertama.
紙図書
Konstitusi Press2013.<CI4-251-8>
国立国会図書館

Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi : membangun pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara demokratis Cetakan pertama.

Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi : membangun pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara demokratis Cetakan pertama.
紙図書
Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.Setara Press2013.<Y735-TS-5328>
国立国会図書館

Penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Cetakan ke-I.

Penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Cetakan ke-I.
紙図書
Roni Wiyanto, S.H., M.H.Penerbit Mandar Maju2014.<Y735-TS-5672>
国立国会図書館

Politik hukum pemilu Cetakan pertama.

Politik hukum pemilu Cetakan pertama.
紙図書
Janedjri M. Gaffar.Konstitusi Press2012.<Y735-TS-5528>
国立国会図書館

Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator Cetakan kedua.

Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator Cetakan kedua.
紙図書
Veri Junaidi.Themis Books2013.<Y735-TS-5475>
国立国会図書館

Pilkada langsung : problematika dan prospek [Ed. rev., cet. 2.].

Pilkada langsung : problematika dan prospek [Ed. rev., cet. 2.].
紙図書
S.H. Sarundajang.Kata2012]<Y735-TS-2111>
国立国会図書館

Memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu : rekomendasi revisi undang-undang penyelenggara pemilu.

Memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu : rekomendasi revisi undang-undang penyelenggara pemilu.
紙図書
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional2010<Y735-TS-4688>
国立国会図書館

Pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah.
紙図書
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI2011.<Y735-TS-2800>
国立国会図書館
RSS