Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 2

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri no. 60 tahun 2013) dan kamus jabatan fungsional umum pengawai negeri sipil (PNS) (Perka BKN no. 3 tahun 2013) : meliputi Perpres no. 70 tahun 2013 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, himpunan peraturan tentang tunjangan jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS), himpunan peraturan tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri no. 60 tahun 2013) dan kamus jabatan fungsional umum pengawai negeri sipil (PNS) (Perka BKN no. 3 tahun 2013) : meliputi Perpres no. 70 tahun 2013 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, himpunan peraturan tentang tunjangan jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS), himpunan peraturan tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-391-12>
National Diet Library
  • LCCKNW2987

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja : dilengkapi UU RI no. 32 th. 2004 Ttg. Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU RI no. 8 th. 2005, Perpu no. 3 th. 2005 & UU RI no. 12 th 2008), PP RI no. 38 th. 2007 ttg. pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, PP RI no. 41 th. 2007 ttg. organisasi perangkat daerah, Permendagri no. 26 th. 2010 ttg. penggunaan senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri no. 27 th. 2010 ttg. pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Cet. 1.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja : dilengkapi UU RI no. 32 th. 2004 Ttg. Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU RI no. 8 th. 2005, Perpu no. 3 th. 2005 & UU RI no. 12 th 2008), PP RI no. 38 th. 2007 ttg. pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, PP RI no. 41 th. 2007 ttg. organisasi perangkat daerah, Permendagri no. 26 th. 2010 ttg. penggunaan senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri no. 27 th. 2010 ttg. pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2010<CI4-391-16>
National Diet Library
  • LCCKNW2987

Reached to the end of result.

RSS