Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 98

Tukar guling tanah wakaf menurut fikih dan peraturan perundang-undangan Cetakan ke-1.

Tukar guling tanah wakaf menurut fikih dan peraturan perundang-undangan Cetakan ke-1.
Paper図書
Fahruroji, pengantar, Dr. K.H. Ma'ruf Amin, ketua Majelis Ulama Indonesia.Pustaka Mandiri2016.<Y735-TS-6910>
National Diet Library

Tujuh pilar bangsa : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Cetakan ke-2.

Tujuh pilar bangsa : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Cetakan ke-2.
Paper図書
H.R.B. Soepardi, R.R. Endang Sri Sulasih, Tridays RepelitaPustaka Mandiri2016<Y735-TS-7014>
National Diet Library

Rekonstruksi sanksi hukum pidana korupsi di Indonesia : kritik Nazhariyyah al-Ta'zi?r terhadap Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rekonstruksi sanksi hukum pidana korupsi di Indonesia : kritik Nazhariyyah al-Ta'zi?r terhadap Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Paper図書
penulis, Dr. Endang Jumali, Lc., MA., M.Si., pengantar oleh Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N., Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja.PT. Saadah Pustaka Mandiri2016.<Y735-TS-7267>
National Diet Library

Islam versus demokrasi : menguak mitos, menemukan solusi Cetakan pertama.

Islam versus demokrasi : menguak mitos, menemukan solusi Cetakan pertama.
Paper図書
Dr. Abdul Aziz, M.A.PT. Saadah Pustaka Mandiri2016.<Y735-TS-7727>
National Diet Library

Samin : mistisisme petani di tengah pergolakan Cetakan pertama.

Samin : mistisisme petani di tengah pergolakan Cetakan pertama.
Paper図書
Anis Sholeh Ba'asyin, Muhammad Anis Ba'asyin.Gigih Pustaka Mandiri2014.<Y735-TS-4595>
National Diet Library

Multi-kulturalisme agama, budaya, dan sastra Cetakan pertama.

Multi-kulturalisme agama, budaya, dan sastra Cetakan pertama.
Paper図書
Mudjahirin Thohir.Gigih pustaka mandiri2013.<Y735-TS-3604>
National Diet Library

Empat undang-undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang keprotokolan, UU RI no. 9 th. 2010, cagar budaya, UU RI no. 11 th. 2010, gerakan pramuka, UU RI no. 12 th. 2010, hortikultura, UU RI no. 13 th. 2010 Cet. 1

Empat undang-undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang keprotokolan, UU RI no. 9 th. 2010, cagar budaya, UU RI no. 11 th. 2010, gerakan pramuka, UU RI no. 12 th. 2010, hortikultura, UU RI no. 13 th. 2010 Cet. 1
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011<CI4-211-24>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia Novindo Pustaka Mandiri, CV

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : dilengkapi Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 Ttg. Perubahan Atas UU RI no. 15 th. 2002 Ttg. Tindak Pidana Pencucian Uang. Cet. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : dilengkapi Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 Ttg. Perubahan Atas UU RI no. 15 th. 2002 Ttg. Tindak Pidana Pencucian Uang. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011.<CI4-411-40>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Novindo Pustaka Mandiri, CV.

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia
Paper図書
Nomensen Sinamo.Pustaka Mandiri[2010]<Y735-TS-617>
National Diet Library

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 : dilengkapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2008, Undang-Undang nomor 7 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2009, Permenkeu no. 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Cet. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 : dilengkapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2008, Undang-Undang nomor 7 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2009, Permenkeu no. 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011.<CI4-361-22>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Novindo Pustaka Mandiri, CV.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik : dilengkapi UU RI no. 22 th. 2007 Ttg. Penyelenggara Pemilihan Umum. Cet. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik : dilengkapi UU RI no. 22 th. 2007 Ttg. Penyelenggara Pemilihan Umum. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011<CI4-251-12>
National Diet Library

Kumpulan peraturan di bidang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : berisikan Perat. Kepala BNPB no. 6 th. 2008 ttg. pedoman penggunaan dana siap pakai, Perat. Kepala BNPB no. 7 th. 2008 ttg. pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Perat. Kepala BNPB no. 8 th. 2008 ttg. pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita, Perat. Kepala BNPB no. 10 th. 2008 ttg. pedoman Komandotanggap Darurat Bencana, Perat. Kepala BNPB no. 13 th. 2008 ttg. pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Permendagri no. 33 th. 2006 ttg pedoman umum mitigasi bencana, Permendagri no. 27 th. 2007 ttg pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, Kepmendagri no.131 th. 2003 ttg pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah. Cet. 1.

Kumpulan peraturan di bidang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : berisikan Perat. Kepala BNPB no. 6 th. 2008 ttg. pedoman penggunaan dana siap pakai, Perat. Kepala BNPB no. 7 th. 2008 ttg. pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Perat. Kepala BNPB no. 8 th. 2008 ttg. pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita, Perat. Kepala BNPB no. 10 th. 2008 ttg. pedoman Komandotanggap Darurat Bencana, Perat. Kepala BNPB no. 13 th. 2008 ttg. pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Permendagri no. 33 th. 2006 ttg pedoman umum mitigasi bencana, Permendagri no. 27 th. 2007 ttg pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, Kepmendagri no.131 th. 2003 ttg pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011.<CI4-541-13>
National Diet Library
  • Author HeadingNovindo Pustaka Mandiri, CV.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah : dilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Cet. 1.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah : dilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011.<CI4-611-9>
National Diet Library
  • Author HeadingNovindo Pustaka Mandiri, CV.

Cara cepat memahami Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri : PP no. 53 th. 2010 beserta ketentuan pelaksanaannya : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian no. 21 th. 2010 Cet. 1.

Cara cepat memahami Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri : PP no. 53 th. 2010 beserta ketentuan pelaksanaannya : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian no. 21 th. 2010 Cet. 1.
Paper図書
Hery Amriadi.Novindo Pustaka Mandiri2011<CI4-311-20>
National Diet Library

Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (PP RI no. 62 th. 2010) ; & mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PP RI no. 64 th. 2010) : dilengkapi UU RI no. 27 th. 2007 Ttg. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Cet. 1.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (PP RI no. 62 th. 2010) ; & mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PP RI no. 64 th. 2010) : dilengkapi UU RI no. 27 th. 2007 Ttg. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011<CI4-411-63>
National Diet Library

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah : dilengkapi Permendagri no. 59 th. 2007 ttg. perub. atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no.13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah. Cet. 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah : dilengkapi Permendagri no. 59 th. 2007 ttg. perub. atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no.13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011<CI4-361-28>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Departemen Dalam Negeri. Novindo Pustaka Mandiri, CV.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perpres no. 26 th. 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional : dilengkapi Perpres RI no. 35 th. 2010 ttg. perub. atas Perpres no. 26 th. 2009 ttg. penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, Perpres RI no. 26 th. 2009 ttg. penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, Permendagri no. 10 th. 2011 ttg. penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat. Cet. 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perpres no. 26 th. 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional : dilengkapi Perpres RI no. 35 th. 2010 ttg. perub. atas Perpres no. 26 th. 2009 ttg. penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, Perpres RI no. 26 th. 2009 ttg. penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, Permendagri no. 10 th. 2011 ttg. penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat. Cet. 1.
Paper図書
CV. Novindo Pustaka Mandiri2012.<CI4-811-9>
National Diet Library
  • Author HeadingNovindo Pustaka Mandiri, CV.

Himpunan peraturan pemberantasan korupsi, kolusi & nepotisme : KKN 2010. Cet. 1.

Himpunan peraturan pemberantasan korupsi, kolusi & nepotisme : KKN 2010. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2010.<CI4-711-9>
National Diet Library
  • Author HeadingNovindo Pustaka Mandiri, CV.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan : dilengkapi PP RI nomor 6 tahun 2007, PP RI nomor 10 tahun 2010, PP RI nomor 12 tahun 2010, PP RI nomor 24 tahun 2010. Cetakan Pertama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan : dilengkapi PP RI nomor 6 tahun 2007, PP RI nomor 10 tahun 2010, PP RI nomor 12 tahun 2010, PP RI nomor 24 tahun 2010. Cetakan Pertama.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2010.<CI4-411-32>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Novindo Pustaka Mandiri, CV.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara : dilengkapi UU RI no. 4 th. 2009 Ttg. Pertambangan Mineral dan Batubara, PP RI no. 22 th. 2010 ttg. wilayah pertambangan, PP RI no. 23 th. 2010 ttg. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Cetakan pertama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara : dilengkapi UU RI no. 4 th. 2009 Ttg. Pertambangan Mineral dan Batubara, PP RI no. 22 th. 2010 ttg. wilayah pertambangan, PP RI no. 23 th. 2010 ttg. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Cetakan pertama.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2010.<CI4-411-28>
National Diet Library
  • Author HeadingNovindo Pustaka Mandiri, CV.
RSS