Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 79

Undang-Undang Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik : lampiran penting terkait Undang-Undang Pemilu 2019.

Undang-Undang Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik : lampiran penting terkait Undang-Undang Pemilu 2019.
Paper図書
Bhuana Ilmu Populer2018.<CI4-251-16>
National Diet Library

Undang-Undang Pemilihan Umum : Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 : dilengkapi dengan lampiran & penjelasan

Undang-Undang Pemilihan Umum : Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 : dilengkapi dengan lampiran & penjelasan
Paper図書
Fokusmedia2017<CI4-251-13>
National Diet Library

Hukum pemilu : pemilu sebagai praktek ketatanegaraan

Hukum pemilu : pemilu sebagai praktek ketatanegaraan
Paper図書
Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.Gramata Publishing2014.<Y735-TS-2997>
National Diet Library

Diagram undang-undang pemilihan : UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015, UU 10 tahun 2016 Cetakan 1.

Diagram undang-undang pemilihan : UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015, UU 10 tahun 2016 Cetakan 1.
Paper図書
Ferdy Sambo, S.H., SIK, M.H., Faisal Dahlan, S.Si., M.Si.CV. Rabita2016.<Y735-TS-5786>
National Diet Library

Undang-undang penyelenggara pemilihan umum : UU no. 15 tahun 2011

Undang-undang penyelenggara pemilihan umum : UU no. 15 tahun 2011
Paper図書
dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal.Harvarindo2012.<CI4-251-11>
National Diet Library

Peraturan Pemilu 2014 : perundangan tentang parpol+pemilu+pilpres Cetakan pertama

Peraturan Pemilu 2014 : perundangan tentang parpol+pemilu+pilpres Cetakan pertama
Paper図書
Pustaka Yustisia2013<CI4-251-17>
National Diet Library

Pilkada tidak langsung & demokrasi palsu Cetakan pertama.

Pilkada tidak langsung & demokrasi palsu Cetakan pertama.
Paper図書
Hendra Budiman.Penerbit Pustaka Yustisia2015.<Y735-TS-5734>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan

Undang-Undang RI no. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD : dilengkapi kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli, penjelasan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, Keppres RI no. 7 tahun 2012 perubahan atas Keppres no. 33 tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu, tata cara pengajuan cuti bagi kepala daerah dalam melaksanakan kampanye pemilu dan permohonan izin bagi kepala daerah yang di calonkan menjadi presiden atau wakil presiden.

Undang-Undang RI no. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD : dilengkapi kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli, penjelasan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, Keppres RI no. 7 tahun 2012 perubahan atas Keppres no. 33 tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu, tata cara pengajuan cuti bagi kepala daerah dalam melaksanakan kampanye pemilu dan permohonan izin bagi kepala daerah yang di calonkan menjadi presiden atau wakil presiden.
Paper図書
Cipta Media Indonesia2012<CI4-251-10>
National Diet Library

Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI no. 8 tahun 2012) : dilengkapi dengan UU RI no. 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU RI no. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Cet. 1.

Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI no. 8 tahun 2012) : dilengkapi dengan UU RI no. 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU RI no. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU RI no. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Cet. 1.
Paper図書
Sinar Grafika2012<CI4-251-9>
National Diet Library

Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Cetakan pertama.

Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Cetakan pertama.
Paper図書
Janedjri M. Gaffar.Konstitusi Press2013.<Y735-TS-3523>
National Diet Library

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Paper図書
Gradien Mediatama[2011]<CI4-251-14>
National Diet Library

Menegakkan etika penyelenggara pemilu Cetakan ke-1.

Menegakkan etika penyelenggara pemilu Cetakan ke-1.
Paper図書
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.PT RajaGrafindo Persada2013.<Y735-TS-5659>
National Diet Library

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang pemilu. Cetakan pertama.

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang pemilu. Cetakan pertama.
Paper図書
Konstitusi Press2013.<CI4-251-8>
National Diet Library

Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi : membangun pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara demokratis Cetakan pertama.

Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi : membangun pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara demokratis Cetakan pertama.
Paper図書
Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.Setara Press2013.<Y735-TS-5328>
National Diet Library

Penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Cetakan ke-I.

Penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Cetakan ke-I.
Paper図書
Roni Wiyanto, S.H., M.H.Penerbit Mandar Maju2014.<Y735-TS-5672>
National Diet Library

Politik hukum pemilu Cetakan pertama.

Politik hukum pemilu Cetakan pertama.
Paper図書
Janedjri M. Gaffar.Konstitusi Press2012.<Y735-TS-5528>
National Diet Library

Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator Cetakan kedua.

Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator Cetakan kedua.
Paper図書
Veri Junaidi.Themis Books2013.<Y735-TS-5475>
National Diet Library

Pilkada langsung : problematika dan prospek [Ed. rev., cet. 2.].

Pilkada langsung : problematika dan prospek [Ed. rev., cet. 2.].
Paper図書
S.H. Sarundajang.Kata2012]<Y735-TS-2111>
National Diet Library

Memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu : rekomendasi revisi undang-undang penyelenggara pemilu.

Memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu : rekomendasi revisi undang-undang penyelenggara pemilu.
Paper図書
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional2010<Y735-TS-4688>
National Diet Library

Pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah.
Paper図書
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI2011.<Y735-TS-2800>
National Diet Library
RSS