Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 7

Standar operasional prosedur perizinan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Standar operasional prosedur perizinan di Kementerian Ketenagakerjaan.
Paper図書
Biro Hubungan Masyarakat2015.<CI4-512-25>
National Diet Library

Himpunan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Himpunan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Paper図書
Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia2015.<CI4-512-23>
National Diet Library

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam ; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.18/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi ; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.19/PHPL-SET/2015 tentang petunjuk teknis pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, ganti rugi tegakan, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan melalui simponi ; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.21/PHPL-SET/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan post audit terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan kayu.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam ; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.18/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi ; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.19/PHPL-SET/2015 tentang petunjuk teknis pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, ganti rugi tegakan, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan melalui simponi ; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.21/PHPL-SET/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan post audit terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan kayu.
Paper図書
[Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari][2015?]<CI4-411-88>
National Diet Library

Kemanfaatan hukum : kemudahan perizinan berusaha membangun investasi dan perekonomian di Indonesia

Kemanfaatan hukum : kemudahan perizinan berusaha membangun investasi dan perekonomian di Indonesia
Paper図書
Mrojahan J.S. PanjaitanPenerbit Reka Cipta2022
Other Libraries in Japan
  • Subject HeadingLicenses -- Indonesia Trade regulation -- Indonesia
  • Subject Heading (ID)Licenses -- Indonesia Trade regulation -- Indonesia

Rezim perijinan penanaman modal di era otonomi daerah Cetakan I.

Rezim perijinan penanaman modal di era otonomi daerah Cetakan I.
Paper図書
Dr. Indradefi, S.H., M.Hum.Genta Publishing2016.<Y735-TS-6864>
National Diet Library

Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik Cet. 1

Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik Cet. 1
Paper図書
Adrian SutediSinar Grafika2010
Other Libraries in Japan
  • Subject HeadingLicenses -- Indonesia Public utilities -- Licenses -- Indonesia Service industries -- Licenses -- Indonesia
  • Subject Heading (ID)Licenses -- Indonesia Public utilities -- Licenses -- Indonesia Service industries -- Licenses -- Indonesia

Politik hukum : perizinan mangan di Kabupaten Timur Tengah Utara

Politik hukum : perizinan mangan di Kabupaten Timur Tengah Utara
Paper図書
Landelinus Aloysius Pasi.Titah Surga2011.<Y735-TS-5513>
National Diet Library

Reached to the end of result.

RSS