Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 89

Local public finance : an international comparative regulatory perspective

Local public finance : an international comparative regulatory perspective
Paper図書
René Geissler, Gerhard Hammerschmid, Christian Raffer, editorsSpringer[2021]<A361-D22>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation Local finance--Law and legislation.

Catatan hukum keuangan daerah Cetakan I.

Catatan hukum keuangan daerah Cetakan I.
Paper図書
Yusran Lapananda, S.H., M.H.RMBooks2017.<Y735-TS-7089>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia.

Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah : perspektif hukum dan politik Edisi pertama.

Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah : perspektif hukum dan politik Edisi pertama.
Paper図書
Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.Kencana2017.<Y735-TS-7244>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia. Local finance--In...

Pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah dan pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah : dilengkapi peraturan pemerintah ttg investasi pemerintah, Perpres no. 15 thn 2012 ttg rencana umum penanaman modal, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah.

Pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah dan pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah : dilengkapi peraturan pemerintah ttg investasi pemerintah, Perpres no. 15 thn 2012 ttg rencana umum penanaman modal, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2013.<CI4-361-17>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia.

Desa : Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 : dilengkapi Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, penunjuk Cetakan pertama.

Desa : Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 : dilengkapi Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, penunjuk Cetakan pertama.
Paper図書
disusun oleh Tim Redaksi Tatanusa.PT Tatanusa2015<CI4-391-22>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia. Villages--Law and...

Pengelolaan keuangan desa : dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa dan petunjuk pengisian, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Cetakan pertama.

Pengelolaan keuangan desa : dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa dan petunjuk pengisian, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Cetakan pertama.
Paper図書
Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.Fokusmedia2014.<Y735-TS-6005>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia. Villages--Indones...

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah : dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah : dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-37>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Local finance--Law and legislation--Indonesia. Indonesia--Approp...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara : dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara : dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-46>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Local finance--Law and legislation--Indonesia. Indonesia--Approp...

Permendagri & Permenkeu nomor 27, 72 & 141 tentang pedoman penyusunan APBD standar biaya masukan & keluaran tahun anggaran 2014 : dilengkapi Permendagri nomor 16 tentang APBD tahun 2013, Keppres nomor 37 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 81 & 93 ttg. tata cara pengelolaan dana darurat & pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (ba bun) tahun 2013, Inpres nomor 7 ttg. langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga 2013, Permenkeu nomor 117 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 71 ttg. pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indikeksasi saham penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 2013

Permendagri & Permenkeu nomor 27, 72 & 141 tentang pedoman penyusunan APBD standar biaya masukan & keluaran tahun anggaran 2014 : dilengkapi Permendagri nomor 16 tentang APBD tahun 2013, Keppres nomor 37 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 81 & 93 ttg. tata cara pengelolaan dana darurat & pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (ba bun) tahun 2013, Inpres nomor 7 ttg. langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga 2013, Permenkeu nomor 117 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 71 ttg. pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indikeksasi saham penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 2013
Paper図書
PT. Tamita Utama.CV2013<CI4-361-27>
National Diet Library
  • Subject Heading...ion--Indonesia Local finance--Law and legislation--Indonesia Indonesia--Appropr...

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Cet. 1.

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Cet. 1.
Paper図書
Ida Zuraida.Sinar Grafika2012.<Y735-TS-2752>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal taxation--Law and legislation--Indonesia. Local finance--Law and legislation--Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 dan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) : dilengkapi PMK no. 32/PMK.02/2013 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permendageri no. 3 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PMK 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 dan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) : dilengkapi PMK no. 32/PMK.02/2013 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permendageri no. 3 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PMK 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2013.<CI4-361-47>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Local finance--Law and legislation--Indonesia. Indonesia--Approp...

Public law within government : sustaining the art of the possible / T.P.B. Rattenbury.

Public law within government : sustaining the art of the possible / T.P.B. Rattenbury.
Paper図書
Palgrave Macmillan2008.<AG-211-B45>
National Diet Library

Prosiding penyelenggaraan Diskusi Publik Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Sektor Hukum, Peradilan, dan HAM.

Prosiding penyelenggaraan Diskusi Publik Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Sektor Hukum, Peradilan, dan HAM.
Paper図書
BAPPENAS[2010]<Y735-TS-5738>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia. Intergovernmental...

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 : dilengkapi peraturan Menteri Keuangan no. 118/PMK.07/2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah tahun anggaran 2010, tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata cara pemilihan calon pemberi dan penarikan pinjaman dalam negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 : dilengkapi peraturan Menteri Keuangan no. 118/PMK.07/2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah tahun anggaran 2010, tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata cara pemilihan calon pemberi dan penarikan pinjaman dalam negeri
Paper図書
Cipta Media Indonesia[2010]<CI4-361-26>
National Diet Library
  • Subject Heading...d expenditures Local finance--Law and legislation--Indonesia.

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di era otonomi daerah Cetakan pertama.

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di era otonomi daerah Cetakan pertama.
Paper図書
Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.Genta Press2013.<Y735-TS-5448>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Local finance--Law and legislation--Indonesia. Auditing--Law and...

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 & tata cara pelaksanaan kerjasama daerah (PP RI no. 50 th. 2007) : dilengkapi UU RI no. 17 th. 2003 Ttg. Keuangan Negara, UU RI no. 1 th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara, UU RI no. 15 th. 2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Cet. 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 & tata cara pelaksanaan kerjasama daerah (PP RI no. 50 th. 2007) : dilengkapi UU RI no. 17 th. 2003 Ttg. Keuangan Negara, UU RI no. 1 th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara, UU RI no. 15 th. 2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2010.<CI4-361-23>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Local finance--Law and legislation--Indonesia. Indonesia--Approp...

Fiscal responsibility laws for subnational discipline : the Latin American experience. (Policy research working paper ; 3309)

Fiscal responsibility laws for subnational discipline : the Latin American experience. (Policy research working paper ; 3309)
Paper図書
World Bank, Latin America and the Caribbean Region, Economic Policy Sector Unit[2004]<DE64-B543>
National Diet Library

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Paper図書
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2007.<CI4-361-20>
National Diet Library
  • Subject HeadingLocal finance--Law and legislation--Indonesia. Local government-...

Das Örtlichkeitsprinzip im kommunalen Wirtschaftsrecht : rechtliche Determinanten des räumlichen Wirkungskreises kommunaler Unternehmen / von Carolina Scheps. (Schriften zum Öffentlichen Recht ; Bd. 1042)

Das Örtlichkeitsprinzip im kommunalen Wirtschaftsrecht : rechtliche Determinanten des räumlichen Wirkungskreises kommunaler Unternehmen / von Carolina Scheps. (Schriften zum Öffentlichen Recht ; Bd. 1042)
Paper図書
Duncker & Humblotc2006.<AG4-212-B69>
National Diet Library

Peraturan/keputusan pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bidang pendidikan, kepegawaian, keuangan : meliputi a.l. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat peningkatan pendidikan, pembentukan organisasi dan tata kerja pusat pelatihan guru dan tenaga kependidikan, pemberian belanja hibah bagi guru bantu, pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, besaran dan tata cara pemberian biaya pelaksanaan tugas belajar pegawai negeri sipil, tatacara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara satuan kerja perangkat daerah/unit kerja daerah (SKPD/UKPD), pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja daerah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2010 tentang norma standar prosedur kriteria di bidang pendidikan, dan yang terkait dengan pendidikan, kepegawaian, dan keuangan, dll.

Peraturan/keputusan pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bidang pendidikan, kepegawaian, keuangan : meliputi a.l. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat peningkatan pendidikan, pembentukan organisasi dan tata kerja pusat pelatihan guru dan tenaga kependidikan, pemberian belanja hibah bagi guru bantu, pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, besaran dan tata cara pemberian biaya pelaksanaan tugas belajar pegawai negeri sipil, tatacara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara satuan kerja perangkat daerah/unit kerja daerah (SKPD/UKPD), pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja daerah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2010 tentang norma standar prosedur kriteria di bidang pendidikan, dan yang terkait dengan pendidikan, kepegawaian, dan keuangan, dll.
Paper図書
Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa]2011.<CI4-1611-1>
National Diet Library
  • Subject Heading...-Jakarta Raya. Local finance--Law and legislation--Indonesia--Jakarta Raya.
RSS