Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 7

Peraturan ketenagakerjaan tentang upah minimum provinsi : dilengkapi peraturan dan keputusan gubernur tentang upah minimum provinsi, sektoral provinsi, kabupaten, dan kota.

Peraturan ketenagakerjaan tentang upah minimum provinsi : dilengkapi peraturan dan keputusan gubernur tentang upah minimum provinsi, sektoral provinsi, kabupaten, dan kota.
Paper図書
Panca Bhakti2011.<CI4-512-19>
National Diet Library
  • Subject HeadingMinimum wage--Law and legislation--Indonesia.

Himpunan peraturan Pemerintah Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan : dilengkapi Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor SE.1/MEN/III/2014 tentang pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial pada badan penyelenggara jaminan sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.

Himpunan peraturan Pemerintah Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan : dilengkapi Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor SE.1/MEN/III/2014 tentang pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial pada badan penyelenggara jaminan sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.
Paper図書
Bhina Karya2015.<CI4-541-7>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Minimum wage--Law and legislation--Indonesia. Foreign workers--Legal status...

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : dilengkapi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK), sektoral (UMPS).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : dilengkapi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK), sektoral (UMPS).
Paper図書
Panca Bhakti]2012<CI4-541-31>
National Diet Library
  • Subject Heading...on--Indonesia. Minimum wage--Law and legislation--Indonesia. Manpower policy--Indonesia.

Himpunan peraturan tentang ketenagakerjaan UMP, UMK & UMR tahun 2013.

Himpunan peraturan tentang ketenagakerjaan UMP, UMK & UMR tahun 2013.
Paper図書
PT. Tamita Utama2013.<CI4-512-39>
National Diet Library
  • Subject HeadingMinimum wage--Law and legislation--Indonesia. Foreign workers, Indonesian--...

Penetapan upah minimum regional pada 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia dan upah minimum sektoral regional pada 19 (sembilan belas) propinsi di Indonesia (Kep. Men. Tenaga Kerja R.I. No. KEP-23/MEN/1999)

Penetapan upah minimum regional pada 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia dan upah minimum sektoral regional pada 19 (sembilan belas) propinsi di Indonesia (Kep. Men. Tenaga Kerja R.I. No. KEP-23/MEN/1999)
Paper図書
Cipta Jaya1999
Other Libraries in Japan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: Per-03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor: Kep-06/Men/1997 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: Per-03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor: Kep-06/Men/1997 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia
Paper図書
Biro Humas dan KLN, Departemen Tenaga Kerja1997
Other Libraries in Japan

Peraturan upah minimum regional dan sub sektor di 27 propinsi Indonesia pada perusahaan swasta 1993

Peraturan upah minimum regional dan sub sektor di 27 propinsi Indonesia pada perusahaan swasta 1993
Paper図書
Sinar Grafika1993
Other Libraries in Japan

Reached to the end of result.

RSS