Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 7

Refleksi dan kompleksitas hukum humaniter

Refleksi dan kompleksitas hukum humaniter
Paper図書
K.G.P.H. Haryomataram.Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM (Teras), Fakultas Hukum, Universitas Trisakti bekerja sama dengan FRR Law Office2012.<Y735-TS-3802>
National Diet Library
  • Subject HeadingWar and emergency legislation--Indonesia. Humanitarian law. Internation...

Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia : mengapa pengadilan HAM ad hoc Indonesia kurang efektif?

Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia : mengapa pengadilan HAM ad hoc Indonesia kurang efektif?
Paper図書
Binsar Gultom.Gramedia Pustaka Utama2010.<Y735-TS-955>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Subject HeadingHuman rights--Indonesia. War and emergency legislation--Indonesia.

Kumpulan peraturan di bidang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : berisikan Perat. Kepala BNPB no. 6 th. 2008 ttg. pedoman penggunaan dana siap pakai, Perat. Kepala BNPB no. 7 th. 2008 ttg. pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Perat. Kepala BNPB no. 8 th. 2008 ttg. pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita, Perat. Kepala BNPB no. 10 th. 2008 ttg. pedoman Komandotanggap Darurat Bencana, Perat. Kepala BNPB no. 13 th. 2008 ttg. pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Permendagri no. 33 th. 2006 ttg pedoman umum mitigasi bencana, Permendagri no. 27 th. 2007 ttg pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, Kepmendagri no.131 th. 2003 ttg pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah. Cet. 1.

Kumpulan peraturan di bidang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : berisikan Perat. Kepala BNPB no. 6 th. 2008 ttg. pedoman penggunaan dana siap pakai, Perat. Kepala BNPB no. 7 th. 2008 ttg. pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Perat. Kepala BNPB no. 8 th. 2008 ttg. pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita, Perat. Kepala BNPB no. 10 th. 2008 ttg. pedoman Komandotanggap Darurat Bencana, Perat. Kepala BNPB no. 13 th. 2008 ttg. pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Permendagri no. 33 th. 2006 ttg pedoman umum mitigasi bencana, Permendagri no. 27 th. 2007 ttg pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, Kepmendagri no.131 th. 2003 ttg pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah. Cet. 1.
Paper図書
Novindo Pustaka Mandiri2011.<CI4-541-13>
National Diet Library

Negara dalam bahaya : kontroversi seputar RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya

Negara dalam bahaya : kontroversi seputar RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya
Paper図書
Luwarso ; pengantar, Kusnanto AnggoroLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat2001
Other Libraries in Japan

Undang-undang no. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaja; undang-undang no. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara R. I.; peraturan pemerintah no. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan.

Undang-undang no. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaja; undang-undang no. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara R. I.; peraturan pemerintah no. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan.
Paper図書
Kementerian Penerangan[1957?]<CI4-311-3>
National Diet Library

[Lembaran penguasa perang pusat]

[Lembaran penguasa perang pusat]
Paper図書
[Inspektorat Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat, Departemen Angkatan Darat][1960]
Other Libraries in Japan

Djawaban pemerintah mengenai R.U.U. tentang perpandjangan djangka waktu keadaan perang : atas pemandangan umum babak I dan II diutjapkan oleh Perdana Menteri Ir H. Djuanda dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 8 dan 15 Desember 1958

Djawaban pemerintah mengenai R.U.U. tentang perpandjangan djangka waktu keadaan perang : atas pemandangan umum babak I dan II diutjapkan oleh Perdana Menteri Ir H. Djuanda dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 8 dan 15 Desember 1958
Paper図書
Kementerian Penerangan R.I.[1959?]
Other Libraries in Japan

Reached to the end of result.

RSS