Jump to main content

yr 〜
yr

Search results 47

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa (Permen Desa no. 4 tahun 2015) : dilengkapi Permen desa nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Permendesa nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa, Permendesa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, Permen Desa nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, Permen Desa nomor 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Permen Desa nomor 11 tahun 2015 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa (Permen Desa no. 4 tahun 2015) : dilengkapi Permen desa nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Permendesa nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa, Permendesa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, Permen Desa nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, Permen Desa nomor 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Permen Desa nomor 11 tahun 2015 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan anggaran.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2016.<CI4-391-19>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah : dilengkapi Permendagri nomor 36 tahun 2014 tentang orientasi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Permendagri nomor 34 tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri no. 57 tahun 2011 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Perpres no. 42 tahun 2015 tentang pencabutan Perpres no. 39 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres no. 68 tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah : dilengkapi Permendagri nomor 36 tahun 2014 tentang orientasi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Permendagri nomor 34 tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri no. 57 tahun 2011 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Perpres no. 42 tahun 2015 tentang pencabutan Perpres no. 39 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres no. 68 tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2016.<CI4-391-18>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Departemen Dalam Negeri Cipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan penyelenggaraan program jaminan pensiun dan penyelenggaraan program jaminan hari tua (PP no. 45 tahun 2015 dan PP no. 46 tahun 2015) : dilengkapi Perpres no. 74 tahun 2014 tentang peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, UU no. 40 tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan penyelenggaraan program jaminan pensiun dan penyelenggaraan program jaminan hari tua (PP no. 45 tahun 2015 dan PP no. 46 tahun 2015) : dilengkapi Perpres no. 74 tahun 2014 tentang peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, UU no. 40 tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-541-32>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Pemerintah RI no. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan PP no. 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN : dilengkapi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI no. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan PP no. 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN : dilengkapi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-391-17>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang RI no. 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dan jaminan kesehatan (Perpres no. 12 tahun 2013) : dilengkapi Permenkes RI no. 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit, Permenkes RI no. 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, Permenkes RI no. 7 tahun 2012 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidang sebagai pegawai tidak tetap, pola tarif badan layanan umum rumah sakit, Permenkes RI no. 54 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tugas belajar sumber daya manusia kesehatan, Undang-Undang Tentang Kedokteran, Undang-Undang Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang RI no. 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dan jaminan kesehatan (Perpres no. 12 tahun 2013) : dilengkapi Permenkes RI no. 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit, Permenkes RI no. 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, Permenkes RI no. 7 tahun 2012 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidang sebagai pegawai tidak tetap, pola tarif badan layanan umum rumah sakit, Permenkes RI no. 54 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tugas belajar sumber daya manusia kesehatan, Undang-Undang Tentang Kedokteran, Undang-Undang Tentang Rumah Sakit.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-541-9>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016 dan standar biaya keluaran tahun anggaran 2016 (PMK no. 115/PMK.02/2015) : dilengkapi PMK no. 57/PMK.02/2015 tentang perubahan atas PMK no. 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016 dan standar biaya keluaran tahun anggaran 2016 (PMK no. 115/PMK.02/2015) : dilengkapi PMK no. 57/PMK.02/2015 tentang perubahan atas PMK no. 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-34>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Departemen Keuangan. Cipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang no. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris : dilengkapi perlindungan hukum bagi notaris, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang kenotarisan, UU no. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), PP no. 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama PT, Perka BPN no. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

Undang-Undang no. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris : dilengkapi perlindungan hukum bagi notaris, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang kenotarisan, UU no. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), PP no. 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama PT, Perka BPN no. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-771-12>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang no. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), Perka BKN no. 20 tahun 2013 : dilengkapi Surat Kepala BKN tahun 2014 tentang batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS), pedoman pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kemendageri dan Pemda, Perpres no. 10 tahun 2013 tentang pedoman mekasnisme penanganan pengaduan tenaga honorer, Perpres no. 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Undang-Undang no. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), Perka BKN no. 20 tahun 2013 : dilengkapi Surat Kepala BKN tahun 2014 tentang batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS), pedoman pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kemendageri dan Pemda, Perpres no. 10 tahun 2013 tentang pedoman mekasnisme penanganan pengaduan tenaga honorer, Perpres no. 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-311-26>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang no. 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota : dilengkapi Perpu no. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang no. 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota : dilengkapi Perpu no. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-251-7>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri no. 60 tahun 2013) dan kamus jabatan fungsional umum pengawai negeri sipil (PNS) (Perka BKN no. 3 tahun 2013) : meliputi Perpres no. 70 tahun 2013 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, himpunan peraturan tentang tunjangan jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS), himpunan peraturan tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri no. 60 tahun 2013) dan kamus jabatan fungsional umum pengawai negeri sipil (PNS) (Perka BKN no. 3 tahun 2013) : meliputi Perpres no. 70 tahun 2013 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, himpunan peraturan tentang tunjangan jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS), himpunan peraturan tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-391-12>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang no. 6 tahun 2014 Tentang Desa : dilengkapi pedoman pengelolaan keuangan desa, pedoman pengelolaan kekayaan desa, pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengelolaan pasar desa, pakaian dinas kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala desa, cadangan pangan pemerintah desa, pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat, persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil, penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan.

Undang-Undang no. 6 tahun 2014 Tentang Desa : dilengkapi pedoman pengelolaan keuangan desa, pedoman pengelolaan kekayaan desa, pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengelolaan pasar desa, pakaian dinas kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala desa, cadangan pangan pemerintah desa, pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat, persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil, penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-391-26>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Standar reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan standar reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat dan standar reviu atas laporan keuangan bendahara umum negara : PMK no. 8, 9. dan 10/PMK.09/2015 : dilengkapi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Standar reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan standar reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat dan standar reviu atas laporan keuangan bendahara umum negara : PMK no. 8, 9. dan 10/PMK.09/2015 : dilengkapi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-35>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Departemen Keuangan Cipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah : dilengkapi PMK no. 214/PMK.05/2013 tentang bagan akun standar, PMK no. 213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, PMK no. 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah : dilengkapi PMK no. 214/PMK.05/2013 tentang bagan akun standar, PMK no. 213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, PMK no. 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-44>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang no. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : dilengkapi Perpu no. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang no. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : dilengkapi Perpu no. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-391-8>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Cipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah : dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah : dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-37>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Departemen Dalam Negeri Cipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2015 ; dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 8 tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2015 ; dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 8 tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-391-5>
National Diet Library
  • Author HeadingCipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Pemerintah RI no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara (PMK no. 78/PMK.06/2014 dilengkapi PMK no. 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara (BMN), kode lokasi dan nomor barang daerah provinsi, kabupaten/kota, PMK no. 39/PMK.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara, PP no. 38 tahun 2008 dan PP no. 6 thn 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Peraturan Pemerintah RI no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara (PMK no. 78/PMK.06/2014 dilengkapi PMK no. 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara (BMN), kode lokasi dan nomor barang daerah provinsi, kabupaten/kota, PMK no. 39/PMK.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara, PP no. 38 tahun 2008 dan PP no. 6 thn 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-45>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Cipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara : dilengkapi Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara : dilengkapi Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Paper図書
Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-15>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Cipta Media Indonesia, BP.

Undang-Undang RI no. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Undang-Undang RI no. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-241-4>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Cipta Media Indonesia, BP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara : dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara : dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013.
Paper図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-46>
National Diet Library
  • Author HeadingIndonesia. Departemen Dalam Negeri Cipta Media Indonesia, BP.
RSS