本文に飛ぶ

年 〜
年

検索結果 39 件

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016 dan standar biaya keluaran tahun anggaran 2016 (PMK no. 115/PMK.02/2015) : dilengkapi PMK no. 57/PMK.02/2015 tentang perubahan atas PMK no. 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016 dan standar biaya keluaran tahun anggaran 2016 (PMK no. 115/PMK.02/2015) : dilengkapi PMK no. 57/PMK.02/2015 tentang perubahan atas PMK no. 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.
紙図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-34>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
紙図書
Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran[2017?]<CI4-361-38>
国立国会図書館

Hak budget parlemen di Indonesia Cetakan pertama.

Hak budget parlemen di Indonesia Cetakan pertama.
紙図書
Mei Susanto., S.H., M.H., kata pengantar, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.Sinar Grafika2013.<Y735-TS-5370>
国立国会図書館

Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Cetakan pertama.

Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Cetakan pertama.
紙図書
Yusran Lapananda, S.H., M.H.Sinar Grafika2013.<Y735-TS-5170>
国立国会図書館

Standar reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan standar reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat dan standar reviu atas laporan keuangan bendahara umum negara : PMK no. 8, 9. dan 10/PMK.09/2015 : dilengkapi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Standar reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan standar reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat dan standar reviu atas laporan keuangan bendahara umum negara : PMK no. 8, 9. dan 10/PMK.09/2015 : dilengkapi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
紙図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-35>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah : dilengkapi Permendagri no. 59 th. 2007 ttg. perub. atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no.13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah. Cet. 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah : dilengkapi Permendagri no. 59 th. 2007 ttg. perub. atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no.13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah. Cet. 1.
紙図書
Novindo Pustaka Mandiri2011<CI4-361-28>
国立国会図書館

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 : dilengkapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2008, Undang-Undang nomor 7 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2009, Permenkeu no. 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Cet. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 : dilengkapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2008, Undang-Undang nomor 7 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2009, Permenkeu no. 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Cet. 1.
紙図書
Novindo Pustaka Mandiri2011.<CI4-361-22>
国立国会図書館

Permendagri no.32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd : dilengkapi Permendagri No. 29 tahun 2011 tentang pedoman pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila, Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Perpu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU No. 8 tahun 2005 tentang penetapan atas Perpu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Permendagri no.32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd : dilengkapi Permendagri No. 29 tahun 2011 tentang pedoman pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila, Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Perpu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU No. 8 tahun 2005 tentang penetapan atas Perpu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
紙図書
Cipta Media IndonesiaCipta Media Indonesia2011<CI4-541-43>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah : dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah : dilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
紙図書
CV. Cipta Media Indonesia2015.<CI4-361-37>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2010 tentang standar biaya tahun anggaran 2011 & petunjuk penyusunan penelaahan RKA-KL tahun anggaran 2011. Cet. 1.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2010 tentang standar biaya tahun anggaran 2011 & petunjuk penyusunan penelaahan RKA-KL tahun anggaran 2011. Cet. 1.
紙図書
Eko Jaya2010.<Y735-TS-1002>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara : dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara : dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013.
紙図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-46>
国立国会図書館

Permendagri & Permenkeu nomor 27, 72 & 141 tentang pedoman penyusunan APBD standar biaya masukan & keluaran tahun anggaran 2014 : dilengkapi Permendagri nomor 16 tentang APBD tahun 2013, Keppres nomor 37 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 81 & 93 ttg. tata cara pengelolaan dana darurat & pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (ba bun) tahun 2013, Inpres nomor 7 ttg. langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga 2013, Permenkeu nomor 117 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 71 ttg. pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indikeksasi saham penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 2013

Permendagri & Permenkeu nomor 27, 72 & 141 tentang pedoman penyusunan APBD standar biaya masukan & keluaran tahun anggaran 2014 : dilengkapi Permendagri nomor 16 tentang APBD tahun 2013, Keppres nomor 37 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 81 & 93 ttg. tata cara pengelolaan dana darurat & pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (ba bun) tahun 2013, Inpres nomor 7 ttg. langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga 2013, Permenkeu nomor 117 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permenkeu no. 71 ttg. pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indikeksasi saham penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 2013
紙図書
PT. Tamita Utama.CV2013<CI4-361-27>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 dan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) : dilengkapi PMK no. 32/PMK.02/2013 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permendageri no. 3 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PMK 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 dan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) : dilengkapi PMK no. 32/PMK.02/2013 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permendageri no. 3 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PMK 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah.
紙図書
CV. Cipta Media Indonesia2013.<CI4-361-47>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012. Cetakan pertama

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012. Cetakan pertama
紙図書
Eko Jaya2011.<CI4-361-43>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pemanfaatan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2010.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pemanfaatan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2010.
紙図書
Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia[2009?]<CI4-541-18>
国立国会図書館

Hukum keuangan negara

Hukum keuangan negara
紙図書
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.PT Gramedia Widiasarana Indonesia2014.<Y735-TS-3549>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah : dilengkapi PMK no. 214/PMK.05/2013 tentang bagan akun standar, PMK no. 213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, PMK no. 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah : dilengkapi PMK no. 214/PMK.05/2013 tentang bagan akun standar, PMK no. 213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, PMK no. 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat.
紙図書
CV. Cipta Media Indonesia2014.<CI4-361-44>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 : dilengkapi peraturan Menteri Keuangan no. 118/PMK.07/2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah tahun anggaran 2010, tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata cara pemilihan calon pemberi dan penarikan pinjaman dalam negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011 : dilengkapi peraturan Menteri Keuangan no. 118/PMK.07/2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah tahun anggaran 2010, tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata cara pemilihan calon pemberi dan penarikan pinjaman dalam negeri
紙図書
Cipta Media Indonesia[2010]<CI4-361-26>
国立国会図書館

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 & tata cara pelaksanaan kerjasama daerah (PP RI no. 50 th. 2007) : dilengkapi UU RI no. 17 th. 2003 Ttg. Keuangan Negara, UU RI no. 1 th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara, UU RI no. 15 th. 2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Cet. 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011 & tata cara pelaksanaan kerjasama daerah (PP RI no. 50 th. 2007) : dilengkapi UU RI no. 17 th. 2003 Ttg. Keuangan Negara, UU RI no. 1 th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara, UU RI no. 15 th. 2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Cet. 1.
紙図書
Novindo Pustaka Mandiri2010.<CI4-361-23>
国立国会図書館

Pilihan peraturan keuangan negara tahun 2010. Cetakan pertama.

Pilihan peraturan keuangan negara tahun 2010. Cetakan pertama.
紙図書
Eko Jaya2010.<CI4-361-18>
国立国会図書館
RSS